Pernahkah mengalami situasi membingungkan ketika kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) hilang, rusak, atau harus pindah domisili ke luar kota, sehingga khawatir bantuan sosial tidak bisa dicairkan? Di tahun 2026 ini, mekanisme penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) semakin ketat dengan integrasi sistem perbankan Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN). Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang beranggapan bahwa cara ganti rekening bansos semudah mengganti rekening pribadi, padahal faktanya prosedur ini melibatkan birokrasi berjenjang mulai dari tingkat desa hingga pusat.
Kesalahan dalam memahami alur pengurusan administrasi perbankan bansos seringkali menjadi penyebab utama gagal salur atau “retur” (dana kembali ke kas negara). Oleh karena itu, memahami langkah teknis yang benar sangatlah krusial agar hak bantuan tetap aman. Artikel ini akan mengupas tuntas prosedur resmi, syarat dokumen, hingga solusi jika terjadi kendala pada rekening penerima bantuan.
Disclaimer: Data dan prosedur dalam artikel ini mengacu pada regulasi per Januari 2026. Kebijakan teknis dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi terkini dan pengecekan status penerima, silakan kunjungi situs resmi [tautan mencurigakan telah dihapus] atau kemensos.go.id.
Quick Answer: Bisakah Ganti Rekening Bansos Sendiri?
Singkatnya, KPM tidak bisa mengganti bank penyalur atau nomor rekening secara mandiri atas keinginan pribadi. Rekening KKS Himbara ditentukan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan wilayah kerja bank tersebut. Perubahan atau penggantian rekening hanya terjadi jika:
- Kartu KKS Hilang/Rusak (Nomor rekening tetap sama, fisik kartu baru).
- Terjadi perubahan mekanisme penyaluran (Misal: dari PT Pos ke Bank Himbara).
- Pindah domisili ke wilayah dengan bank penyalur berbeda (Melalui proses Burekol ulang).
Alasan Valid Perubahan Data Rekening
Sebelum melangkah ke kantor bank atau dinas sosial, penting untuk memahami kondisi apa saja yang memperbolehkan terjadinya proses penggantian atau pembaruan rekening bansos. Tidak semua alasan akan diterima oleh pendamping sosial.
1. Kartu KKS Hilang atau Rusak
Kasus paling umum adalah kartu tertelan mesin ATM atau patah. Dalam kondisi ini, rekening di sistem tidak berubah, namun fisik kartu harus diganti. Proses ini memerlukan surat pengantar dan tidak bisa diwakilkan.
2. Perpindahan Domisili (Pindah Wilayah)
Jika KPM pindah dari Kabupaten A (Penyalur BRI) ke Kabupaten B (Penyalur Mandiri), maka wajib dilakukan pembaruan data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini akan memicu proses “Burekol” (Buka Rekening Kolektif) baru di bank penyalur wilayah tujuan.
3. Migrasi Sistem Penyaluran
Pada tahun 2026, Kemensos mungkin menerapkan kebijakan migrasi bagi KPM yang sebelumnya cair via PT Pos Indonesia menjadi via KKS Merah Putih. Proses ini otomatis akan membuatkan rekening baru bagi penerima.
Syarat Dokumen Pengurusan Rekening
Persiapan berkas yang lengkap adalah kunci agar proses berjalan cepat. Jangan sampai harus bolak-balik ke kantor desa hanya karena satu lembar fotokopi tertinggal.
Berikut daftar dokumen wajib yang harus disiapkan:
- KTP-el Asli dan Fotokopi: Pastikan data NIK dan nama sesuai dengan yang terdaftar di DTKS.
- Kartu Keluarga (KK) Terbaru: KK harus sudah ber-barcode untuk memudahkan verifikasi Dukcapil.
- Surat Kehilangan dari Kepolisian: Wajib ada jika alasan penggantian adalah kartu hilang.
- Buku Tabungan Lama: Jika masih ada (untuk verifikasi nomor rekening lama).
- Surat Pengantar dari Dinas Sosial/Pendamping: Dokumen ini biasanya diterbitkan setelah melapor ke pendamping PKH setempat.
Prosedur Lengkap Ganti Rekening/KKS (Step-by-Step)
Proses ini melibatkan koordinasi antara Pendamping Sosial, Operator SIKS-NG Desa, dan pihak Bank Penyalur. Berikut alurnya:
1. Lapor ke Pendamping PKH atau TKSK
Langkah pertama wajib adalah melapor. Jangan langsung ke bank jika masalahnya terkait data bansos. Sampaikan kondisi (hilang/rusak/pindah) kepada pendamping di wilayah masing-masing. Pendamping akan mengecek status kepesertaan di aplikasi SIKS-NG.
2. Pembaruan Data di SIKS-NG
Jika kasusnya adalah pindah domisili, operator desa di tempat baru harus melakukan “Tarik Data” atau usul pindah. Data kependudukan harus padan (sinkron) terlebih dahulu dengan Dukcapil sebelum rekening baru bisa terbentuk.
3. Kunjungi Bank Penyalur (Untuk Kasus Hilang/Rusak)
Bagi kasus kartu hilang/rusak, setelah mendapat rekomendasi pendamping, KPM bisa langsung ke Cabang Bank Himbara penerbit (sesuai logo di buku tabungan lama).
- Ambil antrean <i>Customer Service</i> (CS).
- Serahkan surat kehilangan kepolisian dan KTP/KK.
- Bank akan mencetak kartu baru atau buku tabungan baru.
4. Proses Burekol (Untuk KPM Baru/Pindah Bank)
Jika kasusnya adalah migrasi atau pindah bank wilayah, KPM harus menunggu jadwal undangan Burekol (Buka Rekening Kolektif) yang biasanya dilaksanakan di balai desa atau kantor kecamatan. KPM akan difoto, tanda tangan formulir pembukaan rekening, dan menerima KKS baru.
Jadwal dan Status Pencairan Bansos 2026
Memahami status pada sistem sangat membantu untuk mengetahui apakah proses perbaikan rekening berhasil atau tidak. Seringkali KPM panik karena saldo kosong, padahal statusnya masih dalam proses transfer.
Berikut adalah tabel indikator status pencairan yang perlu dipahami:
| Status di SIKS-NG | Arti Status | Tindakan |
|---|---|---|
| Verifikasi Rekening | Sistem sedang mencocokkan data KTP dengan data Bank. | Tunggu |
| Rekening Berhasil / SI | Data cocok. Standing Instruction (SI) sudah turun, dana siap masuk. | ✅ Cek ATM |
| Gagal Omspan / Burekol | Data tidak sinkron (beda nama/spasi/gelar). Rekening gagal terbentuk. | ⚠️ Lapor Pendamping |
| Tidak Transaksi / Dormant | ❌ Rekening pasif terlalu lama. Dana dikembalikan ke negara. | Aktivasi Ulang |
Catatan: Proses perbaikan data “Gagal Omspan” bisa memakan waktu 1 hingga 3 bulan tergantung jadwal pemutakhiran data Kemensos.
Tips Menjaga Keamanan Rekening Bansos
Agar tidak perlu repot mengurus penggantian di masa depan, keamanan kartu KKS harus dijaga ketat. Berikut beberapa tips sederhana namun penting:
- Jangan Titipkan KKS: Pegang sendiri kartu KKS. Menitipkan ke ketua kelompok atau warung berisiko penyalahgunaan atau tertukar.
- Ganti PIN Berkala: Hindari menggunakan tanggal lahir sebagai PIN.
- Simpan di Tempat Aman: KKS bersifat seperti kartu ATM biasa, jika <i>magnetic stripe</i> rusak atau patah, kartu tidak bisa terbaca mesin.
- Transaksi Berkala: Pastikan ada transaksi (cek saldo atau tarik tunai) setiap kali dana cair agar rekening tidak dianggap pasif (dormant).
FAQ: Pertanyaan Seputar Ganti Rekening Bansos
Berikut adalah pertanyaan yang sering diajukan KPM di lapangan:
Apakah saldo di kartu lama hangus jika ganti kartu baru?
Tidak, saldo bantuan adalah hak KPM selama belum dikembalikan ke kas negara. Jika ganti kartu karena hilang/rusak di bank yang sama, saldo akan tetap ada di rekening tersebut. Namun, jika ganti rekening baru karena pindah wilayah, pastikan saldo di rekening lama sudah ditarik habis sebelumnya.
Berapa biaya ganti kartu KKS yang hilang?
Kebijakan biaya tergantung masing-masing bank Himbara. Umumnya, penggantian buku tabungan atau kartu ATM karena hilang/rusak dikenakan biaya administrasi standar perbankan (sekitar Rp10.000 – Rp25.000), kecuali ada kebijakan penggratisan khusus bansos dari cabang tersebut.
Bagaimana cara cek apakah rekening saya masih aktif menerima bantuan?
Cara termudah adalah melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan data wilayah dan nama sesuai KTP. Lihat kolom status, keterangan, dan periode penyaluran. Jika periodenya update ke tahun 2026, berarti kepesertaan masih aktif.
Kesimpulan
Mengganti rekening atau kartu KKS untuk Bansos PKH dan BPNT di tahun 2026 memerlukan pemahaman alur yang tepat. Ingatlah bahwa KPM tidak bisa serta-merta memilih bank penyalur, namun berhak mendapatkan pelayanan perbaikan jika kartu rusak, hilang, atau terjadi perpindahan domisili. Kunci keberhasilannya adalah komunikasi aktif dengan Pendamping PKH dan memastikan data kependudukan selalu update.
Jika mengalami kendala teknis, jangan ragu untuk menghubungi Command Center Kemensos atau mendatangi Dinas Sosial setempat. Jangan percaya calo yang menjanjikan pengurusan instan dengan biaya tertentu.