Menerima kabar bahwa ada bantuan sosial (bansos) yang cair seringkali membuat bingung Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Ada yang mengatakan bantuan itu dari Pak Presiden, ada juga yang bilang dari Pak Bupati atau Pak Gubernur.
Seringkali terjadi kesalahpahaman di lapangan, di mana warga protes karena merasa tetangganya mendapat “dobel”, sementara dirinya hanya dapat satu jenis.
Padahal, sumber anggaran dan jenis bantuan tersebut mungkin berbeda.
Di tahun 2026 ini, baik Kementerian Sosial (Pusat) maupun Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) memiliki program jaring pengaman sosial masing-masing.
Memahami perbedaan keduanya sangat penting agar masyarakat tahu ke mana harus bertanya atau melapor jika terjadi kendala.
Artikel ini akan mengupas tuntas perbedaan mendasar, jenis bantuan, dan aturan main antara bansos pusat dan daerah.
DISCLAIMER PENTING: Regulasi mengenai bantuan sosial dalam artikel ini mengacu pada kebijakan Tahun Anggaran 2026. Program bansos daerah sangat bervariasi tergantung kebijakan kepala daerah masing-masing.
Perbedaan Mendasar: Sumber Dana dan Cakupan
Agar tidak bingung, mari kita bedah perbedaan utamanya dari segi “dompet” yang digunakan.
- Bansos Kemensos (Pusat):
- Sumber Dana: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Cakupan: Seluruh Indonesia (Nasional).
- Data: Menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Pusdatin Kemensos.
- Sifat: Reguler dan berkelanjutan (jangka panjang).
- Bansos Pemda (Daerah):
- Sumber Dana: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Cakupan: Terbatas hanya untuk warga ber-KTP daerah tersebut.
- Data: Bisa menggunakan DTKS atau data lokal hasil pendataan dinas sosial setempat (Non-DTKS).
- Sifat: Seringkali bersifat insidentil (saat ada bencana/inflasi) atau melengkapi kuota pusat yang kurang.
Daftar Program Unggulan Masing-Masing
Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh konkret jenis bantuan yang populer di masyarakat pada tahun 2026.
1. Program Kemensos (Pusat)
Ini adalah bantuan “kelas kakap” yang nominal dan jumlah penerimanya paling besar.
- PKH (Program Keluarga Harapan): Bantuan tunai bersyarat untuk ibu hamil, balita, sekolah, lansia, disabilitas.
- BPNT (Sembako): Bantuan pangan senilai Rp200.000/bulan.
- PBI-JK: Bantuan iuran BPJS Kesehatan gratis kelas 3.
- Atensi YAPI: Bantuan untuk anak yatim piatu.
2. Program Pemda (Contoh Daerah)
Setiap daerah memiliki nama program unik, tergantung kreativitas pemdanya.
- DKI Jakarta: KJP Plus (Pendidikan), KLJ (Kartu Lansia Jakarta), KAJ (Anak), KPDJ (Disabilitas).
- Jawa Barat: Bansos Sembako Provinsi (biasanya saat momen tertentu).
- Jawa Timur: Jatim Puspa (Modal Usaha Wanita), PKH Plus (Lansia).
- Kabupaten/Kota Lain: BLT Inflasi Daerah, Santunan Kematian, Bantuan Usaha Mikro Daerah.
Bolehkah Menerima Keduanya Sekaligus?
Ini adalah pertanyaan sejuta umat. Apakah boleh satu orang menerima bantuan dari Pak Menteri dan Pak Gubernur sekaligus?
Aturan main di tahun 2026 menetapkan prinsip Pemerataan dan Non-Duplikasi.
Secara umum, aturannya adalah:
- Tidak Boleh Tumpang Tindih Penuh: Jika seseorang sudah dapat PKH (Pusat), biasanya diprioritaskan untuk tidak mendapatkan bantuan sejenis yang bersumber dari APBD agar warga lain kebagian.
- Boleh Jika Sifatnya Melengkapi (Komplementer):
- Contoh: Anak dapat KJP Plus (Daerah) untuk sekolah, tapi ibunya dapat BPNT (Pusat) untuk beras. Ini BOLEH karena peruntukannya beda.
- Contoh: Lansia dapat PKH (Pusat), tapi tidak boleh dapat KLJ (Kartu Lansia Jakarta). Harus pilih salah satu.
Biasanya, sistem di daerah (seperti Carik Jakarta atau SIKS-NG Daerah) akan otomatis menolak NIK yang sudah terdaftar sebagai penerima aktif bansos pusat untuk jenis bantuan yang sama.
Mekanisme Pendaftaran yang Berbeda
Karena pengelolanya beda, cara mendaftarnya pun memiliki jalur tersendiri.
Jalur Kemensos (Pusat)
Prosesnya lebih birokratis dan berjenjang karena melibatkan data nasional.
- Daftar lewat Musyawarah Desa/Kelurahan.
- Atau lewat Aplikasi “Cek Bansos” menu Usul Sanggah.
- Data masuk DTKS -> Verifikasi Dinas -> Penetapan SK Menteri.
Jalur Pemda (Daerah)
Biasanya lebih fleksibel dan memiliki kanal khusus.
- DKI Jakarta: Pendataan via DTKS Jakarta (Fakir Miskin) yang dibuka berkala secara online.
- Daerah Lain: Biasanya lewat pengajuan proposal ke Bupati/Walikota atau pendataan oleh TKSK/Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Tabel Perbandingan Cepat
Agar lebih mudah dipahami, simak tabel perbandingan berikut:
| Aspek | Bansos Kemensos | Bansos Pemda |
|---|---|---|
| Penyalur | Bank Himbara / PT Pos | Bank Pembangunan Daerah (BPD) |
| Nominal | Seragam Nasional | Bervariasi tiap daerah |
| Jadwal Cair | Terjadwal (Termin) | Situasional / Perda |
| Kartu | KKS Merah Putih | Kartu Daerah (ATM Bank DKI/BJB/Jatim) |
Masalah yang Sering Terjadi
Konflik sering muncul ketika KPM tidak paham sumber bantuannya.
Contoh: KPM mengadu ke Call Center Kemensos karena bansosnya belum cair, padahal dia adalah penerima bansos Pemda (misal BLT Kabupaten).
Tentu saja data tidak ditemukan di pusat.
Oleh karena itu, penting bagi KPM untuk mengenali ciri-ciri bantuannya:
- Lihat Kartu ATM-nya: Jika logonya Bank Himbara (BRI/BNI/Mandiri), kemungkinan besar itu Bansos Pusat. Jika logonya Bank Daerah (Bank DKI, Bank Jatim, Bank BJB), itu Bansos Pemda.
- Lihat Surat Undangan: Kop surat biasanya mencantumkan logo Kementerian Sosial atau logo Pemerintah Kabupaten/Kota.
FAQ: Pertanyaan Umum Perbedaan Bansos
Berikut rangkuman pertanyaan warga terkait topik ini.
Apakah BLT Dana Desa termasuk Bansos Pemda?
Bukan. BLT Dana Desa bersumber dari APBDes yang dananya ditransfer dari Pusat, namun kewenangan penentuannya ada di musyawarah desa. Ini adalah lapisan jaring pengaman ketiga (setelah Kemensos dan Pemda).
Kenapa bansos Pemda jumlahnya lebih sedikit dari Pusat?
Karena kemampuan keuangan daerah (APBD) terbatas dan berbeda-beda. Daerah kaya seperti Jakarta bisa memberi besar, sementara daerah lain mungkin hanya mampu memberi sembako setahun sekali.
Jika pindah domisili, apakah bansos tetap lanjut?
- Bansos Pusat: Tetap lanjut, asalkan lapor pindah dan update DTKS.
- Bansos Pemda: HILANG/STOP. Karena syarat utamanya adalah KTP daerah tersebut. Jika pindah provinsi/kabupaten, hak bansos daerah asal gugur.
Kesimpulan
Bansos Kemensos dan Bansos Pemda adalah dua instrumen berbeda namun memiliki tujuan yang sama: menyejahterakan rakyat.
Perbedaan utamanya terletak pada sumber dana, jangkauan, dan kebijakan lokal.
Penting bagi masyarakat untuk mengetahui jenis bantuan yang diterima agar tidak salah alamat saat melakukan pengaduan.
Dan ingat, prinsip keadilan sosial mengutamakan pemerataan. Jika sudah mendapatkan porsi besar dari pusat, berikanlah kesempatan bagi tetangga lain untuk menikmati bantuan dari daerah.