Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di DKI Jakarta untuk bulan Februari 2026 resmi cair. Sebanyak 205.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dari tiga kategori yaitu KAJ (Keluarga Aman Jiwa), KLJ (Keluarga Lindung Jiwa), dan KPDJ (Keluarga Peduli Jiwa) menjadi penerima bantuan ini. Bansos PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan keluarga rentan di Ibu Kota.
Bantuan ini dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan disalurkan secara rutin setiap bulan. Nilai bansos yang diterima bervariasi tergantung pada kategori penerima dan jumlah anggota keluarga. Untuk Februari 2026, pencairan bansos ini menjadi perhatian publik karena adanya isu seputar bansos tambahan senilai Rp900.000 yang beredar di media sosial. Namun, pihak terkait telah memberikan klarifikasi resmi bahwa bansos tersebut bukan bagian dari BLT Kesra, melainkan bantuan khusus dari Yayasan Pundi Amal Citra Muslim (YAPI).
Bansos PKH DKI Jakarta Februari 2026: Data dan Penyaluran
Bansos PKH DKI Jakarta terus menjadi andalan dalam memberikan perlindungan sosial bagi keluarga rentan. Untuk bulan Februari 2026, jumlah penerima bansos ini mencapai 205.000 keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Penyaluran dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, baik secara non-tunai maupun tunai, tergantung pada kondisi wilayah dan kebutuhan penerima.
1. Kategori Penerima Bansos PKH DKI Jakarta
Penerima bansos PKH DKI Jakarta dibagi ke dalam tiga kategori utama berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan:
-
KAJ (Keluarga Aman Jiwa)
Kategori ini mencakup keluarga dengan risiko rendah terhadap masalah kesehatan jiwa. Bantuan yang diberikan bersifat pencegahan dan pendampingan ringan. -
KLJ (Keluarga Lindung Jiwa)
Keluarga ini memiliki risiko sedang terhadap gangguan jiwa dan membutuhkan pendampingan lebih intensif, termasuk akses ke layanan kesehatan mental. -
KPDJ (Keluarga Peduli Jiwa)
Kategori ini adalah keluarga dengan risiko tinggi yang membutuhkan intervensi medis dan sosial secara berkelanjutan.
2. Besaran Bansos PKH per Kategori
Berikut rincian besaran bantuan yang diterima oleh masing-masing kategori penerima bansos PKH DKI Jakarta Februari 2026:
| Kategori | Besaran Bantuan per Bulan | Catatan |
|---|---|---|
| KAJ | Rp400.000 – Rp600.000 | Tergantung jumlah anggota keluarga |
| KLJ | Rp600.000 – Rp800.000 | Termasuk biaya pendampingan |
| KPDJ | Rp800.000 – Rp1.000.000 | Termasuk biaya layanan medis ringan |
Besaran bantuan ini dapat berubah tergantung pada kebijakan dan anggaran yang tersedia setiap tahunnya.
Klarifikasi Terkait Bansos Atensi YAPI Senilai Rp900.000
Beberapa waktu lalu, beredar informasi di media sosial bahwa pemerintah akan menyalurkan bansos tambahan senilai Rp900.000 kepada warga Jakarta. Informasi ini menimbulkan spekulasi bahwa bansos tersebut merupakan bagian dari BLT Kesra. Namun, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memberikan klarifikasi resmi bahwa bansos tersebut bukan berasal dari program pemerintah daerah, melainkan dari Yayasan Pundi Amal Citra Muslim (YAPI).
3. Penjelasan Resmi dari Dinas Sosial DKI
Dalam pernyataan resminya, Dinas Sosial menyebutkan bahwa bansos senilai Rp900.000 yang beredar di media sosial merupakan bantuan khusus dari YAPI. Bantuan ini tidak termasuk dalam program BLT Kesra atau bansos rutin lainnya yang disalurkan oleh pemerintah provinsi maupun pusat.
Bansos dari YAPI ditujukan bagi keluarga yang memenuhi kriteria tertentu dan disalurkan secara selektif. Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang menjanjikan bantuan dalam jumlah besar.
Syarat dan Kriteria Penerima Bansos PKH DKI Jakarta
Untuk menjadi penerima bansos PKH DKI Jakarta, seseorang atau keluarga harus memenuhi sejumlah syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Penetapan penerima dilakukan melalui pendataan dan verifikasi oleh petugas lapangan serta dukungan data dari berbagai instansi terkait.
4. Syarat Umum Penerima Bansos PKH
Berikut adalah syarat umum yang harus dipenuhi oleh calon penerima bansos PKH DKI Jakarta:
-
Warga Negara Indonesia (WNI)
Penerima harus memiliki kewarganegaraan Indonesia dan tinggal di wilayah DKI Jakarta. -
Terdaftar dalam Data Terpadu Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (DTKS)
Data penerima bansos diambil dari DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. -
Masuk dalam kategori keluarga rentan
Keluarga harus masuk dalam kategori rentan berdasarkan indikator ekonomi, kesehatan, dan sosial. -
Tidak mampu secara ekonomi
Keluarga tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar.
5. Kriteria Khusus Berdasarkan Kategori
Setiap kategori penerima bansos PKH memiliki kriteria khusus yang harus dipenuhi:
-
KAJ
- Tidak memiliki riwayat gangguan jiwa dalam keluarga.
- Memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan mental.
-
KLJ
- Ada anggota keluarga dengan riwayat gangguan jiwa ringan.
- Memerlukan pendampingan psikososial secara rutin.
-
KPDJ
- Ada anggota keluarga dengan gangguan jiwa berat.
- Memerlukan intervensi medis dan sosial secara intensif.
Mekanisme Penyaluran Bansos PKH DKI Jakarta
Penyaluran bansos PKH DKI Jakarta dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan keamanan. Mekanisme penyaluran dapat berbeda di setiap wilayah tergantung pada kondisi lapangan dan kebijakan lokal.
6. Tahapan Penyaluran Bansos PKH
Berikut adalah tahapan penyaluran bansos PKH DKI Jakarta:
-
Verifikasi Data Penerima
Data penerima diverifikasi oleh petugas Dinas Sosial dan mitra kerja untuk memastikan keakuratan informasi. -
Penetapan Besaran Bantuan
Besaran bantuan ditentukan berdasarkan kategori penerima dan jumlah anggota keluarga. -
Penyaluran Melalui Transfer atau Tunai
Penyaluran dilakukan secara non-tunai melalui rekening penerima atau secara tunai di titik penyaluran yang telah ditentukan. -
Monitoring dan Evaluasi
Setelah penyaluran, dilakukan monitoring untuk memastikan bantuan digunakan sesuai tujuan.
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini bersifat valid berdasarkan data yang tersedia hingga Februari 2026. Besaran bantuan, syarat, dan mekanisme penyaluran dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Masyarakat dihimbau untuk selalu mengakses informasi resmi melalui situs Dinas Sosial DKI Jakarta atau kanal resmi pemerintah untuk menghindari hoaks dan informasi menyesatkan.