Pindah domisili seringkali membawa tantangan administrasi tersendiri, terutama bagi keluarga prasejahtera yang sangat membutuhkan jaring pengaman sosial.
Bagi warga baru di suatu lingkungan, kebingungan sering muncul mengenai bagaimana cara mendaftarkan diri agar tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Meskipun era digital 2026 sudah menawarkan aplikasi online, pendaftaran manual melalui perangkat lingkungan seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tetap menjadi jalur paling valid.
Faktanya, usulan dari tingkat terbawah dianggap lebih akurat karena pengurus lingkungan mengetahui kondisi riil warganya secara langsung.
Nah, artikel ini akan mengupas tuntas alur pendaftaran bansos secara offline mulai dari tingkat RT hingga penetapan data di Kementerian Sosial.
Singkatnya, cara daftar bansos lewat RT/RW dimulai dengan membawa KTP dan KK terbaru ke Ketua RT untuk meminta surat pengantar. Berkas tersebut dibawa ke Kelurahan/Desa untuk dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel). Jika dinilai layak, data akan diinput operator desa ke aplikasi SIKS-NG untuk diverifikasi oleh Dinas Sosial dan disahkan Kemensos.
DISCLAIMER PENTING: Informasi prosedur dan jadwal ini mengacu pada regulasi Kemensos per Januari 2026. Mekanisme di lapangan bisa sedikit berbeda tergantung kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Untuk cek status penerima, kunjungi situs resmi [tautan mencurigakan telah dihapus].
Syarat dan Kriteria Penerima Bansos 2026
Sebelum menemui Ketua RT, penting untuk memastikan bahwa keluarga pengusul memang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Tidak semua warga kurang mampu otomatis mendapatkan bantuan, karena ada kuota dan prioritas kebutuhan (seperti lansia, disabilitas, atau komponen pendidikan).
Khusus untuk warga baru, administrasi kependudukan menjadi kunci utama agar proses pengajuan tidak tertolak sistem.
Berikut adalah syarat dokumen dan kriteria yang wajib dipenuhi:
- KTP dan KK Terbaru: Dokumen kependudukan harus sudah sesuai dengan alamat domisili saat ini (sudah pindah data di Dukcapil).
- Surat Keterangan Pindah: (Opsional) Jika KTP masih proses cetak, bisa menggunakan surat keterangan dari Dukcapil.
- Foto Rumah: Foto kondisi rumah tampak depan dan ruang tamu untuk bukti kelayakan.
- Tidak Ada Anggota ASN/TNI/Polri: Dalam satu Kartu Keluarga tidak boleh ada yang berstatus pegawai negeri atau aparat.
- Tergolong Keluarga Miskin/Rentan: Dibuktikan dengan kondisi ekonomi dan aset yang dimiliki.
Prosedur Pendaftaran: Langkah demi Langkah
Proses pendaftaran melalui jalur RT/RW disebut sebagai mekanisme “Usulan Baru” dalam sistem data kesejahteraan sosial.
Jalur ini sangat disarankan karena melibatkan verifikasi berjenjang yang meminimalisir kesalahan data.
Berikut adalah tahapan detail yang harus dilalui oleh warga baru:
1. Lapor Diri ke RT/RW Setempat
Langkah pertama adalah menemui Ketua RT untuk melaporkan kepindahan sekaligus menyampaikan kondisi ekonomi keluarga. Mintalah surat pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau pengajuan masuk DTKS ke Kelurahan.
2. Verifikasi di Tingkat Desa/Kelurahan
Bawa surat pengantar RT/RW, fotokopi KTP, dan KK ke Kantor Desa atau Kelurahan. Serahkan berkas kepada Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) atau operator data desa. Petugas akan melakukan wawancara singkat atau kunjungan rumah (home visit) untuk memastikan kebenaran data.
3. Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel)
Ini adalah tahap krusial. Nama pengusul akan dibahas dalam forum musyawarah yang dihadiri tokoh masyarakat dan perangkat desa. Tujuannya untuk menilai apakah warga tersebut benar-benar layak dibantu dibandingkan warga lainnya. Jika lolos musyawarah, data akan dicatat dalam Berita Acara usulan baru.
4. Input Data ke Aplikasi SIKS-NG
Operator desa akan menginput data warga yang lolos musyawarah ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG). Data ini kemudian dikirim secara digital ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk disetujui.
Jadwal Pencairan Bansos 2026
Setelah proses pendaftaran selesai, warga tidak serta merta langsung menerima bantuan pada bulan yang sama.
Dibutuhkan waktu untuk proses validasi, pemadanan NIK dengan Dukcapil, hingga penetapan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial.
Berikut adalah estimasi jadwal penyaluran bantuan reguler (PKH dan BPNT) untuk tahun anggaran 2026:
| Jenis Bantuan | Periode Penyaluran | Status Prediksi |
|---|---|---|
| PKH Tahap 1 | Januari – Maret 2026 | ✅ Cair |
| BPNT (Sembako) | Januari – Februari 2026 | Proses Salur |
| Pendaftaran Baru | Verifikasi Bulanan | ⚠️ Menunggu SK |
| PKH Tahap 2 | April – Juni 2026 | ❌ Belum Dimulai |
Warga baru yang mendaftar di bulan Januari, kemungkinan tercepat masuk ke dalam data bayar (SP2D) adalah pada periode pencairan tahap berikutnya (April atau setelahnya), tergantung kecepatan verifikasi daerah.
Cara Cek Status Penerimaan Secara Mandiri
Setelah mengajukan diri lewat RT/RW, pemohon tidak perlu bolak-balik ke kantor desa untuk menanyakan hasil.
Pemantauan bisa dilakukan secara mandiri menggunakan ponsel pintar.
Transparansi ini memungkinkan warga mengetahui apakah usulannya sudah masuk sistem DTKS atau belum.
Langkah pengecekan online:
- Buka browser dan kunjungi [tautan mencurigakan telah dihapus].
- Masukkan detail wilayah (Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Desa) sesuai KTP.
- Ketik nama lengkap penerima manfaat sesuai KTP.
- Masukkan kode captcha yang muncul.
- Klik “CARI DATA”.
Jika nama muncul dengan status kepesertaan “YA” dan periode aktif, maka usulan telah berhasil disetujui.
Kendala yang Sering Terjadi
Meskipun prosedurnya terlihat lurus, di lapangan seringkali terjadi hambatan yang membuat warga gagal mendapatkan bantuan.
Salah satu masalah utama adalah ketidaksinkronan data NIK dengan data Dukcapil pusat.
Inilah mengapa update Kartu Keluarga dan KTP di domisili baru sangat krusial sebelum mengajukan bansos.
Selain itu, kendala kuota daerah juga berpengaruh; jika kuota penerima di desa tersebut sudah penuh, usulan baru akan masuk daftar tunggu (waiting list).
Oleh karena itu, komunikasi yang baik dengan perangkat RT/RW sangat diperlukan untuk memantau perkembangan usulan.
FAQ: Pertanyaan Seputar Daftar Bansos Lewat RT
Berikut adalah beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan warga baru terkait proses ini.
Apakah pendaftaran bansos lewat RT/RW dipungut biaya?
Tidak ada biaya sepeser pun alias GRATIS. Seluruh proses pendataan dibiayai oleh negara. Jika ada oknum yang meminta pungutan liar, segera laporkan ke layanan pengaduan Kemensos atau saber pungli.
Berapa lama proses dari daftar sampai bantuan cair?
Proses ini tidak instan. Mulai dari musyawarah desa, input data, verifikasi dinas, hingga penetapan SK Kemensos bisa memakan waktu 1 hingga 3 bulan, bahkan lebih jika ada antrean kuota.
Apakah warga yang mengontrak rumah bisa mendaftar?
Bisa, asalkan administrasi kependudukannya (KTP dan KK) sudah pindah ke alamat kontrakan tersebut. Jika KTP masih alamat lama, pengajuan harus dilakukan di daerah asal, bukan di tempat kontrakan.
Kesimpulan
Mendaftar bansos lewat RT/RW bagi warga baru adalah langkah paling prosedural dan aman untuk memastikan hak bantuan sosial terpenuhi di tahun 2026.
Meskipun prosesnya melibatkan beberapa tahapan birokrasi mulai dari surat pengantar hingga musyawarah desa, jalur ini menjamin data yang masuk adalah data yang tervalidasi oleh lingkungan.
Kunci utamanya adalah tertib administrasi kependudukan dan kesabaran dalam menunggu proses verifikasi berjenjang.
Jangan ragu untuk proaktif bertanya kepada Ketua RT atau perangkat desa mengenai jadwal musyawarah kelurahan agar usulan bisa segera diproses.
Semoga panduan ini membantu memperjelas langkah yang harus diambil di lingkungan tempat tinggal yang baru.